Indralaya, bukanisu.com – Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar angkat bicara terkait polemik jembatan jebol di Kecamatan Payaraman yang sempat ditanami oleh warga dengan pohon pisang sebagai bentuk protes.
Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir telah mengambil langkah dengan menyurati Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan karena status jalan tersebut merupakan kewenangan provinsi.
Menurut Panca, jembatan penghubung Payaraman–Rambang Kuang tersebut sebelumnya memang telah diperbaiki oleh pihak terkait.
Namun, kerusakan kembali terjadi meski belum genap satu tahun sejak perbaikan dilakukan. Kondisi inilah yang membuat masyarakat semakin kecewa dan memilih melakukan aksi simbolik sebagai bentuk perhatian publik.
“Terkait jembatan itu, kami dari Pemkab Ogan Ilir sudah menyurati pemerintah provinsi. Sebelumnya sudah diperbaiki namun ternyata jebol lagi,” kata Panca.
Ia menambahkan bahwa dirinya telah memerintahkan Dinas PUPR Ogan Ilir untuk menangani kondisi darurat sambil menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan.
Jembatan tersebut merupakan akses vital yang digunakan masyarakat untuk bekerja, bersekolah, dan mengangkut hasil bumi.
Kerusakan jembatan ini juga mendapat perhatian dari Anggota DPRD Ogan Ilir Fraksi PKS Dapil IV, Sayuti. Ia mengkritik keras kualitas pembangunan yang dinilainya buruk dan tidak sesuai standar teknis.
Menurutnya, kerusakan berulang menunjukkan bahwa perbaikan sebelumnya dilakukan secara asal-asalan dan tidak mengutamakan kualitas material.
“Kita sangat kecewa dengan adanya bangunan jembatan yang terkesan dibangun asal-asalan. Tampak kualitas materialnya sangat buruk sekali. Jembatan ini menjadi sarana utama masyarakat, namun sudah beberapa kali rusak dan hanya diperbaiki secara tambal sulam,” tegas Sayuti.
Ia juga mempertanyakan kinerja kontraktor yang mengerjakan proyek perbaikan tersebut.
Lebih lanjut, Sayuti mengingatkan bahwa jembatan ini dilintasi kendaraan dengan tonase berat sehingga konstruksi yang kuat adalah keharusan.
Jika dibiarkan terus-menerus rusak, masyarakat tak hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga terancam dari sisi keselamatan. Ia mendorong agar pemerintah mengambil langkah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. (*)
