Banyuasin, bukanisu.com – DISOROT. Aliansi Perkumpulan Mahasiswa dan Pemuda Hukum Sumatera Selatan (APMPH Sumsel) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan DPRD Banyuasin, Jumat (23/1/2026).
Mereka menuntut evaluasi kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) yang dinilai tidak maksimal dalam mengendalikan dan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi serta pengelolaan pemerintahan daerah.
Koordinator Aksi APMPH Sumsel, Hendi Romadoni, menyatakan Sekda memiliki peran sentral sebagai koordinator OPD sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Ketua Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara di tingkat kabupaten.
Menurutnya, lemahnya fungsi koordinasi Sekda berpotensi menghambat pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Banyuasin tahun 2026 sebagaimana telah dirumuskan dalam forum perencanaan pembangunan daerah.
“Kami menilai pengawasan dan pengendalian terhadap OPD belum berjalan optimal, sehingga berdampak pada kinerja birokrasi secara keseluruhan,” ujar Hendi dalam orasinya.
Selain mendesak evaluasi kinerja, APMPH Sumsel juga meminta DPRD Kabupaten Banyuasin agar merekomendasikan kepada Bupati Banyuasin untuk mengganti Sekda.
Massa menilai masih banyak putra daerah yang dinilai lebih kompeten dan profesional untuk mengisi jabatan strategis tersebut.
Dalam tuntutan lainnya, APMPH Sumsel meminta Bupati Banyuasin lebih selektif dalam proses pengisian jabatan struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Mereka juga menyoroti dugaan adanya kepentingan politik dalam penempatan jabatan, khususnya menjelang pelantikan pejabat struktural.
Tak hanya itu, massa aksi turut mendesak aparat penegak hukum di Kabupaten Banyuasin agar melakukan pengawasan secara maksimal terhadap proses pengisian jabatan guna mencegah terjadinya praktik suap atau penyalahgunaan wewenang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim, yang turun langsung menemui massa aksi damai, menyampaikan apresiasi atas kritik yang disampaikan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menghargai setiap masukan dari masyarakat.
“Apapun kritik yang disampaikan, kami ucapkan terima kasih. Seluruhnya akan menjadi bahan evaluasi,” ujar Erwin Ibrahim.
Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 50 mahasiswa dan pemuda tersebut berlangsung tertib dan damai dengan pengamanan aparat kepolisian.
