Sumsel

Tertunda Karena Penyesuaian Anggaran, Belanja APBD Sumsel Masih Didominasi Pengeluaran Rutin

×

Tertunda Karena Penyesuaian Anggaran, Belanja APBD Sumsel Masih Didominasi Pengeluaran Rutin

Sebarkan artikel ini

Palembang, BUKANISU.COM | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Selatan menyebutkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkungan pemerintahan hingga awal April 2026 masih didominasi pengeluaran rutin.

Kepala BPKAD Sumsel, Yossi Hervandi, mengatakan realisasi belanja hingga April 2026 mencapai sekitar Rp 753 Miliar. Pada triwulan pertama, belanja masih terfokus pada kebutuhan rutin seperti pembayaran air, listrik, serta gaji pegawai.

Sejak awal pemerintah daerah telah menyusun rancangan APBD 2026 pada Oktober 2025 guna mendukung lelang dini dan pelaksanaan program prioritas.

Namun, adanya kebijakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat membuat dokumen anggaran tersebut harus disesuaikan kembali bersama DPRD Sumatera Selatan.

Penyesuaian itu berdampak pada tertundanya sejumlah pekerjaan yang sebelumnya telah direncanakan. Akibatnya, realisasi belanja pada awal tahun masih didominasi pengeluaran rutin.

“Pekerjaan yang sudah direncanakan sebelumnya menjadi tertunda karena ada penyesuaian anggaran,” ujar Yossi.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) per 2 April 2026, realisasi belanja pegawai tercatat sebesar Rp 578 Miliar atau 18,36 persen. Sementara itu, belanja barang dan jasa mencapai Rp 135 Miliar (7,30 persen), belanja modal Rp 14 Miliar (1,75 persen).

Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel hingga akhir Maret 2026 juga belum optimal, yakni sekitar Rp 1,64 Triliun. Rinciannya meliputi pajak daerah sebesar Rp 771 Miliar.

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama DPRD telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk menggali potensi sumber pendapatan baru.

Salah satu fokus yang didorong adalah peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Yossi menyebutkan, dari sekitar 4 Juta wajib pajak kendaraan bermotor, baru sekitar 1,7 Juta yang aktif membayar pajak.

Kondisi tersebut dinilai menjadi potensi besar untuk meningkatkan PAD. “Ini menjadi salah satu potensi yang terus kami dorong agar pendapatan daerah bisa lebih optimal,” kata dia. (tim)

You cannot copy content of this page