Palembang, bukanisu.com – Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (DPW MSK Indonesia) Provinsi Sumatera Selatan bersama Pengurus Besar Front Pemuda Merah Putih (PB FPMP) kembali menggelar aksi unjuk rasa damai di Palembang, Kamis (14/2/2025).
Aksi lanjutan tersebut dilakukan untuk mempertanyakan tindak lanjut laporan pengaduan dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang telah mereka sampaikan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada 26 September 2025 lalu.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menilai hingga kini belum terlihat kejelasan penanganan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang diduga melibatkan pengurus Yayasan Bani Makki Kayu Agung.
Mereka menyebut dugaan tersebut berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Koordinator aksi, Idrus Dtanjung menyampaikan, pihaknya meminta bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumsel untuk segera memanggil dan memeriksa sejumlah pihak yang diduga terkait, di antaranya Hj Tartillah selaku Ketua Yayasan Bani Makki Kayu Agung, H Ishak Mekki selaku pendiri merangkap anggota yayasan, serta H Muchendi Mahzareki selaku pendiri dan anggota yayasan.
“Laporan pengaduan sudah kami masukkan secara resmi ke PTSP Kejati Sumsel lengkap dengan data pendukung. Kami meminta kepastian hukum dan penanganan yang transparan,” ujar Idrus dalam orasinya.
Selain mendesak pengusutan tuntas, massa juga menyatakan dukungan penuh terhadap Kejati Sumsel dalam upaya pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Bidang Intelijen Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menyampaikan bahwa laporan yang masuk masih dalam tahap tindak lanjut.
“Lapdu yang masuk sangat banyak, terkait progres tindak lanjutnya nanti akan kami informasikan,” ujarnya.
Massa menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara dan membuka opsi membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional apabila tidak ada kepastian penanganan.
