Palembang, bukanisu.com – Gubernur Sumsel Herman Deru melantik Musni Wijaya sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Sumatera Selatan 15 Januari 2026 lalu. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari rotasi dan penyegaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan.
Usai dilantik, Musni Wijaya menegaskan komitmennya untuk segera bekerja dan menjawab berbagai tantangan besar di sektor perhubungan, khususnya terkait kebijakan larangan angkutan batu bara melintas di jalan umum yang mulai berlaku 1 Januari 2026.
“Yang jelas, mulai 1 Januari 2026 angkutan batu bara tidak boleh lagi melintas di jalan umum. Ya, ini menjadi tantangan yang sangat berat, karena menyangkut jalur darat maupun jalur sungai, serta berbagai persoalan teknis di lapangan,” terang Musni.
Menurut dia, kebijakan tersebut membutuhkan penanganan serius dan kerja kolektif lintas sektor. Ia menegaskan tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Apa yang disampaikan Pak Gubernur menjadi harapan besar. Dalam waktu dekat kami akan melakukan konsolidasi, merumuskan langkah ke depan bersama tim dan staf. Ini tidak bisa dikerjakan sendiri, harus satu tim,” terangnya.
Musni juga menyebutkan bahwa koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Perhubungan Kota Palembang, akan segera dilakukan. Hak itu mengingat sebagian kewenangan berada di tingkat kabupaten/kota, sementara kebijakan besar tetap berada di pemerintah provinsi.
“Secara teknis memang ada kewenangan Dishub kabupaten/kota, tetapi kebijakan secara keseluruhan akan kita bahas dan sepakati bersama,” katanya.
Terkait solusi jangka menengah, Musni mengungkapkan adanya harapan dari rencana ground breaking pembangunan jalan khusus angkutan batu bara di kawasan Tanjung Jambu, yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
“Mudah-mudahan secara bertahap bisa kita selesaikan satu per satu. Besok juga kami mendapat informasi akan ada ground breaking jalan di daerah Tanjung Jambu. Ini menjadi harapan agar persoalan angkutan batu bara bisa ditangani lebih sistematis,” kilahnya. (*)
