Amri : Tidak seluruh diberikan tiket
Ada pungutan retribusi yang dilakukan oleh oknum pegawai UPTD Dishub Provinsi Sumsel terhadap sejumlah angkutan dipinggir jalan menjadi sorotan masyarakat.
Kenapa tidak, pasalnya pungutan tersebut terkesan liar dan sulit dipertanggung jawabkan.
“Ya, kalau memang retribusi resmi untuk terminal kenapa mobil angkutan tidak diarahkan petugas masuk terlebih dahulu kedalam terminal, ” kata Amri warga Sekayu, Rabu (26/3/25).
Menurut dia, pungutan tersebut rawan disalah gunakan karena tidak ada laporan terinci dari petugas terhadap jumlah kendaraan dan angkutan yang dipungut dengan jumlah uang hasil retribusi yang dilaporkan.
“Memang ada karcis atau tiket, tapi kami perhatikan tidak seluruh mobil angkutan yang dipungut retribusi diberikan tiket. Malah sangat jarang terlihat oleh kami, ” ujar Amri.
Plt Kepala Terminal Randik Sekayu Paisal, mengakui penyebab petugas tidak mengarahkan mobil angkutan masuk terminal disebabkan kondisi jalan terminal yang tidak layak.
Hal ini juga sudah dibahas bersama Komisi III DPRD Muba saat berkunjung ke Dishub Provinsi Sumsel belum lama ini.
Ada yang menarik dari pertanyaan Komisi III DPRD Kabupaten MUBA yang kemarin berkunjung ke Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel.
Bahwa dijelaskan pungutan retribusi tersebut berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2023.
Dan mengapa ada pungutan dijalan? Karena sarana prasarana (Jalan masuk dan keluar terminal) tidak dapat dilalui kendaraan, dan proses rehabilitasi jalan tersebut sedang dalam penganggaran.
“Inilah informasi yang dapat kami sampaikan”, jelas Paisal menjawab konfirmasi wartawan, melalui akun whatsapp nya, Rabu, (26/3/25).
Sementara Alan salah satu petugas Dishub yang bertugas di pos saat ditemui mengakui bahwa dirinya bersama rekan merupakan pegawai honorer pada Dishub Provinsi Sumsel, sedangkan pegawai yang berstatus PNS sudah pensiun. (tim)