Muara Enim, BukanIsu.Com | BERANI, pasal kebijakan Pemkab Muara Enim memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS tahun 2026 yang dinilai jauh dari harapan.
Rencananya ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Muara Enim akan melakukan aksi protes.
Aksi dijadwalkan berlangsung di Kantor Bupati Muara Enim dan dilanjutkan ke Gedung DPRD Kabupaten Muara Enim Senin (9/3/2026) pagi.
TPP PNS adalah penghasilan non-gaji pokok yang diberikan pemerintah daerah kepada ASN untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan disiplin.
Berdasarkan beban kerja, prestasi atau tempat bertugas. TPP disesuaikan dengan kelas jabatan (80% untuk CPNS) dan bersumber dari APBD.
Dikutip dari Sentralpost.co. Ini mencuat setelah beredarnya informasi mengenai besaran TPP 2026 yang disebut mengalami penurunan signifikan.
PPPK berijazah D3 yang sebelumnya menerima sekitar Rp 2 Juta disebut hanya memperoleh Rp 500 Ribu per bulan. Tamatan SLTA dari Rp 1,7 Juta menjadi Rp 400 Ribu, sedangkan tamatan SD dari Rp 1,5 Juta turun menjadi Rp 300 Ribu per bulan.
“Ini bukan hanya soal nominal, tetapi soal pengakuan dan kesetaraan atas kerja yang kami jalankan,” ujar sumber terpercaya.
Menurutnya, PPPK merupakan bagian integral dari ASN yang turut menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Beban kerja serta tanggung jawab yang diemban, menurutnya, relatif setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga wajar jika TPP disesuaikan dengan jenjang dan jabatan.
Bagi PPPK, kehadiran bukan sekadar memenuhi seruan, melainkan penegasan sikap memperjuangkan kesetaraan atau menerima kebijakan yang telah ditetapkan.
Aksi targetkan kehadiran sedikitnya 2.000 perwakilan dari total sekitar 8.000 PPPK di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. (*)
