Palembang, bukanisu.com – Kini peningkatan kemantapan jalan, perbaikan infrastruktur dan penanganan jembatan di wilayah Sumatera Selatan fokus utama dalam rencana program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumsel tahun 2027 mendatang.
Pemerintah Provinsi Sumsel menargetkan perencanaan pembangunan infrastruktur dilakukan secara terarah dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, dalam pembahasan rencana pembangunan tahun 2027.
“Perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Edward Candra awal pekan kemarin.
Ia juga menekankan pentingnya penyerapan aspirasi dari pemerintah kabupaten dan kota agar perencanaan pembangunan dapat selaras dari tingkat daerah hingga pusat.
Pemerintah Provinsi Sumsel menargetkan perencanaan pembangunan infrastruktur dilakukan secara terarah dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Sinkronisasi perencanaan dari kabupaten, kota, provinsi hingga pemerintah pusat menjadi hal penting agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran,” urainya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR) Provinsi Sumsel, M Affandi, mengatakan bahwa peningkatan kemantapan jalan provinsi menjadi salah satu program prioritas utama.
“Provinsi memiliki kewenangan untuk menangani jalan provinsi. Saat ini terdapat 88 ruas jalan provinsi dengan total panjang mencapai 1.778 kilometer yang menjadi tanggung jawab kami,” jelas Affandi.
Selain perbaikan jalan, pihaknya juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendukung serta rehabilitasi dan pembangunan jembatan yang dinilai strategis untuk mendukung konektivitas antarwilayah di Sumatera Selatan.
“Jembatan-Jembatan yang bersifat strategis akan kami tangani agar konektivitas antarwilayah semakin baik dan mendukung aktivitas masyarakat,” tuturnya.
Melalui fokus pembangunan infrastruktur tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap pada tahun 2027 mendatang mobilitas masyarakat dapat meningkat, pertumbuhan ekonomi daerah semakin terdorong, serta pelayanan publik di sektor transportasi dan konektivitas wilayah semakin mantap. (*)
