Palembang – Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian apresiasi Gubernur Herman Deru sigap antisipasi kondisi nasional pasca demonstrasi. Pujian tersebut disampaikan saat Rapat Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Command Center Pemprov Sumsel yang dikuti Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Drs H Edward Candra, Selasa (2/9/25) pagi.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dan Forkopimda untuk mendukung program prioritas Presiden, khususnya dalam ketahanan pangan dan penguatan koperasi desa. Menurut Tito, sinergi daerah menjadi kunci stabilitas sosial dan ekonomi nasional.
Juga menyoroti situasi pasca demonstrasi di Jakarta, terutama di DPR dan MPR yang menuntut pembatalan tunjangan serta transparansi gaji anggota dewan. Gelombang aksi yang berlangsung sejak 25-28 Agustus bahkan berujung pada insiden tragis menewaskan seorang pengemudi ojek online, sehingga memperkeruh suasana. “Dari laporan yang kami terima, ada 107 titik aksi di 30 provinsi dengan sejumlah kerusakan dan pembakaran. Kepala daerah bersama Forkopimda harus segera memetakan potensi di daerah masing-masing, membedakan antara demonstrasi damai dan aksi anarkis, termasuk penjarahan,” ujar Mendagri.
Untuk meredakan ketegangan, Mendagri minta kepala daerah merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga kalangan kampus. Menurutnya, langkah komunikasi sosial yang intensif dapat mencegah meluasnya aksi yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. “Lakukan doa bersama untuk menyejukkan suasana, serta gencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah. Ini terbukti efektif menekan inflasi sekaligus meredakan ketegangan sosial,” tambah Tito.
Selain itu, Mendagri menegaskan agar kepala daerah memanfaatkan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog untuk membantu masyarakat. Ia juga meminta penundaan kegiatan seremonial yang bernuansa hura-hura. “Situasi sedang sensitif, maka acara sebaiknya sederhana, lebih baik memberi santunan dan bantuan. Jangan ada flexing atau pamer kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya,” tegasnya. (ril)
