Sosial

KSOP Palembang Dukung dan Tunggu Surat Pemkab Banyuasin Bantu Selesaikan Abrasi Angkutan Batubara

×

KSOP Palembang Dukung dan Tunggu Surat Pemkab Banyuasin Bantu Selesaikan Abrasi Angkutan Batubara

Sebarkan artikel ini

Masyarakat Berterimakasih

Banyuasin |bukanisu.com| ASA masyarakat atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh lalu lintas kapal angkutan batubara di desa Rantau Harapan, Kacamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin.

Dengan memperlihatkan foto pohon sawit yang sudah terjuntai di bibir sungai dan tiang listrik yang sudah mengarah ketengah sungai dan membawa data bukti sah kepemilikan lahan serta lainnya.

Sebelumnya, masyarakatpun sempat terdiam saat dihadapkan dengan aturan batas DAS yang berakibat memicu emosi warga.

Akibatnya secara ilegal mereka stop dan menaiki serta memasuki kapal angkutan batubara yang melintas.

Sampai gertak atas ketidaktahuan masyarakat akibat emosional menjadi senjata pihak yang berkepentingan, padahal mereka sudah mengelola dan mengusai lahan perkebunan tersebut secara turun menurun.

Membuat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuasin gerak cepat dengan membentuk tim untuk datangi lokasi untuk sikapi laporan tersebut.

Kepala DLH Banyuasin, Sazili Mustopa, memerintahkan, Noorman, fungsional pengawas LH ahli Muda untuk memastikan kebenaran terkait kerusakan dan membuat analisa dampak lingkungan.

Hasilnya benar terjadi abrasi akibatkan kerusakan lingkungan. “Kita sudah ajukan suratnya ke Bupati dan akan dikirimkan kepada Kepala KSOP Kelas I Palembang,” jelas Noorman, Kamis (7/5/2026).

Ternyata dukungan KSOP Palembang terhadap kepedulian lingkungan tenyata bukanlah isapan jempol semata.

Disampaikan kuasa perwakilan masyarakat, Asnaini Khamsin, telah berdialog dengan Laksamana Pertama TNI, Idham Faca, Kepala KSOP Kelas I Palembang dan, Ilham, Kepala Wilayah Kerja Peramabatan di kantornya.

“Berbisnis dan berusaha tidak boleh merusak lingkungan, dan mesti peduli dengan masyarakat yang terdampak,” jelas Idham Faca singkat.

Juga disampaikan Ilham akan membantu menghubungi pihak perusahaan kapal angkutan batubara yang terkait. “Kita berharap ada surat dari Pemerintah Kabupaten untuk realisasi,” pungkasnya. (ES)