Palembang, bukanisu.com | Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru didampingi Wakil Gubernur Cik Ujang, mengusulkan penguatan pembiayaan pembangunan daerah melalui penerbitan obligasi daerah dan dukungan fiskal dari pemerintah pusat sesuai kemampuan APBD masing-masing daerah.
Usulan tersebut disampaikan saat menghadiri Sarasehan Nasional MPR RI, Selasa (19/5/2026), yang membahas alternatif pembiayaan pembangunan daerah.
Menurutnya, banyak kepala daerah di Indonesia menghadapi tantangan dalam merealisasikan program pembangunan akibat keterbatasan fiskal daerah, terutama bagi kepala daerah yang baru menjabat. “Sumsel siap menjadi role model penerbitan obligasi daerah,” ujar Deru di hadapan peserta sarasehan.
Ia menjelaskan, terdapat 44 daerah di Indonesia yang dinilai memiliki kemampuan fiskal baik dan layak menerbitkan obligasi daerah. Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi solusi agar program pembangunan dan janji kampanye kepala daerah tetap dapat direalisasikan.
Selain mendorong penerbitan obligasi daerah, Herman Deru juga mengusulkan pola dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat berdasarkan porsi APBD daerah. “Daerah yang kuat didorong lebih mandiri, sementara daerah yang masih membutuhkan tetap mendapatkan dukungan,” katanya.
Sarasehan Nasional ke-7 MPR RI tersebut mengusung tema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik.”
Kegiatan itu dihadiri Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melchias Markus Mekeng, para kepala daerah se-Sumsel, ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumsel, Forkopimda, pimpinan BUMN dan BUMD, serta akademisi. Sekitar 200 peserta mengikuti kegiatan yang berlangsung di Bumi Sriwijaya tersebut. (DM)
