JAKARTA, bukanisu.com | Badan Gizi Nasional (BGN) mendapati adanya oknum yayasan yang meminta ‘setoran’ atau pungutan liar (pungli) per ompreng makanan kepada mitra pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Praktik ilegal ini dinilai menjadi ancaman nyata yang langsung mengorbankan mutu, kualitas, serta aspek kesehatan masyarakat dalam pemenuhan gizi anak-anak sekolah.
Kepala BGN, Sudaryono, mengonfirmasi langsung temuan tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan pungutan tidak resmi ini tidak bisa ditoleransi karena merusak rantai pasok nutrisi yang telah dirancang ketat oleh pemerintah.
“Kami menemukan ada yayasan yang meminta setoran sekian rupiah per ompreng ke mitra dapur MBG. Ini tidak boleh terjadi karena setiap rupiah yang dialokasikan harus kembali dalam bentuk makanan yang bergizi utuh untuk anak-anak,” tegasnya saat ditemui tim investigasi baru-baru ini.
Temuan ini memicu alarm bahaya dari kacamata kesehatan masyarakat. Komposisi piring makan dalam program MBG sebenarnya telah dirancang presisi berdasarkan perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG) demi menekan angka stunting, mencegah gizi kurang, serta menunjang konsentrasi belajar anak.
Namun, jika dana operasional dapur terus tergerus oleh pungli, pengelola dapur berada dalam posisi dilematis yang berisiko tinggi. Untuk menutupi biaya setoran ilegal tersebut, mereka rawan mengompromikan kualitas bahan baku dengan cara:
– Memotong Porsi Protein Hewani: Mengurangi gramasi daging, ayam, telur, atau ikan yang menjadi pilar utama pertumbuhan anak.
– Menurunkan Kualitas Sayur dan Buah: Membeli sayuran segar dan buah-buahan pendamping dengan kualitas kelas dua yang lebih murah.
– Mengurangi Volume Porsi: Memangkas total volume makanan yang diterima anak setiap harinya.
Sudaryono mengingatkan dampak fatal dari rantai pemotongan ini. “Kami menegaskan kepada seluruh mitra pengelola dapur untuk tidak melayani permintaan setoran dari pihak mana pun. Kalau anggaran dipotong, yang dirugikan adalah kualitas piring makan anak-anak kita,” lanjutnya. (*)
