Kejati Sumsel Masih Dalami
Palembang, BUKANISU.COM | UNGKAP percakapan mesra (FH) libatkan (RN) oknum Anggota DPRD atas dugaan skandal korupsi Rp 3.9 M Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Sumsel Babel Cabang Martapura.
Setelah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sita telepon seluler, dan terungkap deretan pesan singkat Whats App berisikan untaian kata manis “Sayang, Ayah, Bunda”, jauh dari urusan perbankan.
Dengan nama yang tertera diduga merujuk pada RN, oknum anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Gerindra daerah pemilihan Lubuk Linggau, Musi Rawas dan Muratara.
Diketahui, Ia adalah putri bungsu S, politisi kawakan yang sempat menduduki kursi Wakil Bupati Musi Rawas selama Dua Periode yang terseret dalam pusaran investigasi karena kedekatannya dengan tersangka.
Tersangka, yang diketahui telah memiliki istri sah, diduga menjalin hubungan gelap dengan RN yang berstatus orang tua tunggal.
Namun, yang menjadi perhatian serius para jaksa penyidik bukanlah soal urusan hati, melainkan dugaan aliran dana yang menyertainya.
Dalam percakapan yang berhasil diekstraksi, terselip frasa “You can trust me” sebuah janji kesetiaan yang diduga diikuti dengan dukungan finansial.
Menurut sumber terpercaya. Ada indikasi tersangka membayarkan kebutuhan pribadi RN. Mulai dari belanja harian, pembelian barang, hingga material bangunan.
Modusnya tergolong rapi untuk menutupi jejak digital. Uang diduga tidak dikirim langsung ke rekening sang legislator.
Tersangka kerap menarik uang tunai terlebih dahulu, kemudian menyetorkannya kepada pihak ketiga setelah mendapatkan konfirmasi dari RN.
Skema ini diduga dilakukan untuk menghindari deteksi laporan transaksi keuangan yang mencurigakan.
Kabar ini tentu menjadi tamparan keras. KUR program yang seharusnya bertujuan untuk menyambung hidup rakyat kecil dan UMKM.
Riuh skandal ini kian menyengat di koridor gedung parlemen di Palembang. Upaya konfirmasi terus dilakukan kepada pihak RN dan Fraksi Gerindra, namun kabut masih menyelimuti kediaman dinas dan kantor mereka.
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kini tengah mendalami apakah aliran dana untuk “kebutuhan harian” tersebut bersumber dari dana hasil korupsi KUR yang merugikan negara miliaran rupiah. (*)
